FKUB, Bogor – Sekretaris FKUB Kota Bogor, H. Hasbulloh Ghazaly, SE, M.Ek, mengingatkan agar situasi pandemi Covid-19 dihadapi dengan sinergitas yang kuat. “Kepedulian masyarakat masih lemah, bahkan masih ditarik ke ranah politik dan ke ranah kepentingan lainnya. Karena itu, tokoh agama harus memiliki frekuensi yang sama dalam menyikapi musibah yang tengah dihadapi,” paparnya.
Hasbulloh juga mengingatkan, kita saat ini bukan hanya berhadapan dengan orang yang berada di media sosial, tapi harus juga masuk ke jalur masyarakat di tingkat bawah. “Narasi besar kita harus diarahkan untuk menghadapi 4 hal: yang sehat, yang sakit, yang nakal dan yang butuh,” lanjutnya.
Masyarakat yang sehat misalnya, memang tidak terjangkit namun melakukan banyak hal seperti berjemur tiap hari, mengkonsumsi vitamin dan lainnya. Bagi yang sakit positif terpapar Covid-19, bagaimana ia berjuang untuk sembuh.
Lalu, ada juga masayarakat yang nakal, mencoba mengakali aturan dalam berkatifitas, misalnya diam-diam jumatan di tengah pandemi atau berkerumun. Narasi juga harus ditambahkan dengan menyikapi masyarakat yang butuh, yaitu masyarakat yang tidak siap menghadapi virus corona dan memiliki kebutuhannya sehari-hari.
“Kita perlu identifikasi potensi kita dengan mengacu pada 4 kluster itu, lalu kita buat sinergi apa yang kita punya (baik itu) pemerintah, tokoh agama, FKUB, masyarakat dan (potensi itu_ bisa sama-sama disinergikan untuk menghadapi situasi-situasi itu,” beber Hasbulloh saat dihubungi melalui telepon genggam.
Ia menegaskan, FKUB Kota Bogor akan mengawal terus kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait kegiatan keagamaan di tengah situasi pandemi ini. “Misalnya perihal pembatasan ritual di rumah ibadah. Kami berkoordinasi dengan majelis-majelis agama di Kota Bogor. Jadi hasil rapat kami sampaikan ke para pemuka agama,” jelasnya.
Pernyataan itu disampaikan H. Hasbulloh Ghazaly, SE, M.Ek, dalam diskusi online yang digelar oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina via Zoom bersama FKUB dan pihak-pihak terkait pada Selasa (7/04/2020) lalu.
Diskusi bertema “Perang Melawan Corona: Peran Pemda dan FKUB” dimaksudkan untuk mencari detail persoalan dan jawaban apa saja tantangan yang dihadapi para pemimpin daerah dan tokoh-tokoh agama sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19. Termasuk untuk mengetahui bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan anatara pemimpin daerah dengan FKUB.
Dalam diskusi itu, Walikota Bogor, Bima Arya juga menjadi salah satu narasumber disamping juga Ahmad Syafii Mufid, perancang PBM 2006 tentang FKUB dan pendirian rumah ibadah.
Peserta dari FKUB dalam kegiatan diskusi ini juga berharap ada kebijakan khusus dari Kemenag atau Kemendagri selaku dua kementrian yang membawahi FKUB. Kebijakan yang bisa mendorong semua Pemda bekerjasama dengan FKUB baik provinsi maupaun kota dan kabupaten dalam mencegah Corona. Kebijakan yang bisa menjadi petunjuk bersama pengurus FKUB provinsi maupun kota dan kabupaten.
FKUB Kota Bogor juga mendorong agar pemuka agama agar dilakukan rapid tes oleh Pemda karena jika tes mandiri sangat sulit didapatkan. Kalau tokoh agama telah bisa dipastikan positif atau negatif, mereka dapat leluasa melayani umat dan sosialisasi mengenai wabah ini atau tidak. Pasalnya jika belum memenuhi syarat ODP atau PDP maka tidak bisa melakukan tes secara mandiri di rumah sakit rujukan.
Rapid test massal untuk para pemuka agama Jawa Barat baru dimulai di Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa (7/4/2020). Sebagai permulaan menjalani rapid test, ulama, kiai, ustaz, dan ustazah di 2 kabupaten itu diperiksa.
“Para kiai, ulama, ustad, dan ustadah ini masuk dalam kategori B, yakni warga yang interaksi sosialnya rawan terpapar Covid-19, para ulama ini paling sering berkomunikasi dengan para jemaahnya,” kata Uu Rhuzalul Ulum saat meninjau pelaksaan rapid test di Pesantren Al-Hasan, Kabupaten Ciamis.
Rencananya 5000 ulama di berbagai pesantren di Jabar akan menjalani rapid test massal untuk mendeteksi Covid-19.
Hal tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan persebaran Covid-19 di Jabar, sekaligus memutus mata rantai penularan Covid-19. Hasil tes ini akan menjadi pegangan Pemprov Jabar dalam memutuskan suatu kebijakan.
“Rapid test ini bukan hanya untuk para kiai saja, tapi rohaniawan lain pun sama akan menjalani tes. Termasuk besok salah satu kelompok jemaah ibadah di Bandung juga akan dites,” terangnya.
Menurutnya, apabila hasil tes sudah ada, nantinya akan ada suatu kesimpulan, dan pemerintah tidak akan salah membuat suatu keputusan karena berdasarkan kesimpulan dari hasil tes tersebut.
Uu juga mengimbau masyarakat disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah, seperti menggunakan masker, melakukan physical maupun social distancing, serta tidak mudik. #Malik Baihaqi