Pendekatan dialogis yang komprehensif di daerah, dinilai penting dalam menangani pemajuan toleransi dan isu radikalisme. Upaya semacam itu, dibuktikan oleh FKUB Kota Bogor yang berhasil mendorong nomenklatur toleransi dan kerukunan dalam kebijakan pemerintah daerah.
Banyaknya kasus radikalisme dan intoleransi di tiap daerah masih menjadi momok bagi kehidupan kerukunan beragama. Sayangnya, peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, dinilai tidak cukup kuat menyelesaikan kasus radikalisme dan intoleransi di tiap daerah.
“Untuk memperkuat peran FKUB, perlu memperkuat dasar hukum. Perlu peningkatan dasar hukum sehingga FKUB memiliki penguatan peran,” jelas Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan. Ia menambahkan, FKUB menjadi tumpuan pemerintah daerah (pemda) dalam menangani berbagai persoalan kebebasan beragama atau berkeyakinan.
Dalam diskusi Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Hotel Ibis Jakarta Tamrin, Jalan KH Wahid Hasyim No. 77, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019), Setara Institute juga merilis survei Indeks Kota Toleran (IKT) terhadap 34 propinsi dan 521 kabupaten/kota. Hasilnya ada 10 kota dengan tingkat toleransi tertinggi, termasuk Kota Bogor.
Acara dihadiri perwakilan rekan-rekan 10 Kota Indeks Kota Toleran dan Civil Society Organization dan menghadirkan narasumber diantaranya Aktivis Masyarakat Sipil Aceh, Norma Manalu, Sekretaris FKUB Kota Bogor, Hasbulloh, Direktur Riset SETARA Institute, Halili, Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipopos, Ketua FKUB Kota Salatiga, K.H. Noor Rofiq.
Hasbulloh menyampaikan bahwa Kota Bogor telah mencatat berbagai kemajuan dalam peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Pertama, kerukunan dan toleransi sudah masuk ke dalam RPJMD Pemerintahan Kota Bogor 2019-2024 dan sudah diparipurnakan pada 16 Agustus 2019. Kedua, kebijakan Walikota Bogor untuk memasukkan toleransi dan kerukunan dalam Renstra dan Program Kerja di tiap OPD di Kota Bogor. “Ketiga, dalam menyelesaikan isu-isu intolernasi di Kota Bogor, FKUB dan Pemerintah Kota Bogor, selalu melakukan pendekatan dialogis,” paparnya.
Hasbulloh juga membeberkan di Kota Bogor telah tumbuh dan berkembang simpul-simpul civil society yang melakukan empowering dalam penguatan kerukunan dan toleransi di Kota Bogor, selain ormas keagamaan, juga ada organisasi-organisasi lokal yang memberikan peran pemajuan terhadap toleransi diantaranya ada Aliansi Nasional Gerakan Toleransi (Anas Getol) yang digawangi anak-anak muda, ICDW (Indonesian Center for Deradicalization and Wisdom) dipimpin oleh Eddy Prayitno/mataharitiomer, LSM Lekat yang dipimpin oleh Abdul Fatah, Basolia yang dipimpin oleh KH. Zaenal Abidin, Formula, Yayasan Satu Keadilan dan Somasi (Solidaritas Masyarakat Indonesia).
Di hari yang sama, keterangan itu juga diungkapkan oleh Walikota Bogor Bima Arya dalam Seminar Kebangsaan dan Peluncuran Buku Sejarah memperingati 100 tahun berdirinya Gedung Gereja Zebaoth Bogor (Koningin Wilhelmina Kerk) di Gereja Zebaoth, Jalan Juanda, Bogor Tengah, Minggu (24/11/2019) , ia menyebutkan Pemkot Bogor telah memasukkan nomenklatur ‘Kerukunan, Toleransi dan Perdamaian’ ke dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024.
“Pemkot Bogor sudah masuk kepada kebijakan-kebijakan. Harus masuk melalui proses pendidikan dan internalisasi. Pemkot menuangkan sejak periode kedua di RPJMD Kota Bogor apa itu yang dinamakan toleransi, pluralisme,” ucapnya, di sela menjadi narasumber dalam seminar tersebut.
Ia bahkan mengarahkan kepada seluruh kepala dinas, camat dan lurah untuk memastikan setiap kegiatan-kegiatan itu bernafaskan semangat toleransi dan pluralisme. Dalam pelaksanaannya, Bima juga mengaku berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Sosial Lintas Agama (Basolia). Ia juga mengatakan bahwa Kota Bogor juga dibantu oleh Setara Institute, Asia Foundations, Paramadina, Komnasham. “Ini harus kerja keroyokan. Ini harus kerja bersama-sama,” terangnya. “Hal yang terus menerus kita lakukan adalah memastikan setiap ibadah, perayaan, ritual, baik keagamaan maupun kebudayaan, itu berjalan dengan nyaman di Kota Bogor,” ujar Bima menegaskan. #